PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

Pengertian PPh Pasal 4 (2) adalah :
Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 4 (2) Undang-Undang no.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
PPh Pasal 4 (2) bersifat final sehingga apabila wajib pajak telah dipotong PPh Pasal 4 (2) maka atas bukti potong tersebut tidak dapat dikreditkan.
Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan, bahwa:

”Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya

penghasilan dari transaksi saham dala sekuritas lainnya di bursa efek,

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta

penghasilan tertentu lannya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan

Pemerintah.”

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO

DAN TABUNGAN, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan

tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan

Pemerintah No 131 tahun 2000. Menurut PP tersebut, atas penghasilan berupa

bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima

oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat

final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto.

PPh (Final) = 20% x Bruto

Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap, besarnya PPh

yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto dan tarif berdasarkan Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Pemotongan PPh ini tidak dilakukan terhadap:

1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di

Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2. Bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang

jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak

melebihi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan

merupakan jumlah yang terpecah-pecah.

3. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau

diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan.

4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka

pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun

untuk dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Catatan:

Bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang seluruh penghasilannya (termasuk

bunga dan diskonto) dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP, atas pajak yang

telah dipotong dapat diajukan permohonan restitusi.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU

DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi

yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2002.

Menurut PP tersebut, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa dan

diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan di bursa efek dikenakan

Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar:

a. 20% (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT;

b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak

penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai

dengan masa pemilikan (holding period) obligasi.

2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar:

a. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak

penduduk/berkedudukan di luar negeri,

b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Penghindaran Pajak

Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan

di luar negeri, dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas

perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar:

a. 20% (dua puluh persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT,

b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan

Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bagi Wajib Pajak

penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari selisih harga jual atau nilai

nominal di atas harga perolehan obligasi.

Catatan:

Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperolah Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan;

3. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAN),

selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha;

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau

bengunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1996 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002. Menurut ketentuan

tersebut penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bengunan dikenakan PPh yang

bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas

penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah

bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan.

PPh (Final) = 10% x Bruto

Contoh :

Organisasi XYZ menyewa sebuah ruko dari Tuan AA untuk dijadikan kantor dengan

nilai sewa sebesar Rp 60.000.000.

PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh XYZ adalah:

10% x Rp 60.000.000 = Rp 6.000.000

PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

DAN/ATAU BAGUNAN

Wajib Pajak orang pribadi dan yayasan atau organisasi yang sejenis yang

mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib membayar PPh Final 5% daru

jumlah Bruto Nilai Pengalihan (nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta jual

beli/pengalihan dan NJOP tanah & bangunan sesuai SPPT PBB).

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang jumlah penghasilannya melebihi Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP), apabila melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang jumlah brutonya kurang dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta

rupiah), penghasilan yang diperoleh dari pengalihan tersebut merupakan objek Pajak

Penghasilan, dan Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final sebesar 5 % (lima

per seratus) dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak

dengan Surat Setoran Pajak Final sebelum akhir tahun pajak yang bersangkutan,

kecuali penghasilan yang diperoleh dari pengalihan penjualan, tukar-menukar,

pelepasan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna melaksanakan

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

di luar kegiatan usaha pokoknya, diwajibkan menyetor PPh 5% melalui bank

persepsi. Setoran PPh tersebut tidak bersifat final, sehingga merupakan angsuran

PPh dalam tahun berjalan yang dapat dikreditkan.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan termasuk koperasi

yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan, pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan ketentuan umum, Pasal

16 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, kewajiban pembayaran Pajak

Penghasilan dalam tahun berjalan dihitung dan dilaksanakan sendiri berdasarkan

ketentuan Pasal 25.

PPh (Final) = 5% x Bruto

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur

dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Berikut ini adalah beberapa

pengertian menurut PP No. 51 tahun:

Jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,

layanan jasa pelaksaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi

pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta

perlengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang

mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan

menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan

konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model

penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembagunan (engineering,

procurement and construction) serta modal penggabungan perencanaan dan

pembangunan (design and build).

Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang

mampu melaksanakan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi

sampai selesai dan diserahterimakan.

Penyediaan jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap,

yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai

perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun

sub-subnya.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang

bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:

1. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyediaan Jasa yang memiliki Kualifikasi usaha kecil;

PPh (Final) = 2% x Jumlah Jasa

2. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyediaan Jasa yang memiliki Kualifikasi usaha;

PPh (Final) = 4% x Jumlah Jasa

3. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyediaan Jasa selain Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam

angka dan angka 2;

PPh (Final) = 3% x Jumlah Jasa

4. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi atau Pengawasan

Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang dimiliki kualifikasi

usaha; dan

PPh (Final) = 4% x Jumlah Jasa

5. 6% (enam persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi atau Pengawasan

Konstruksi yang dilakukan oleh Penyediaan Jasa yang tidak memiliki

kualifikasi usaha.

PPh (Final) = 6% x Jumlah Jasa

Pajak Penghasilan jasa konstruksi:

• dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal

Penggunaan Jasa merupakan pemotongan pajak; atau

• disetor sendiri oleh Penyediaan Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan

merupakan pemotong pajak.

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam

Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut

penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau

dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan yang

wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

jumlah bruto hadiah undian.

PPh (Final) = 25% x Bruto

Contoh :

PT ABC dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian

dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp 100.000.000. PPh Pasal 4 ayat 2 yang

dipotong oleh PT ABC adalah:

25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000

PPH FINAL ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA

KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa

kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah

No 17 Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi

atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di

bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% (dua koma lima

persen) dari margin awal.

PPh (Final) = 2,5% x Margin Awal